Jakarta — Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyampaikan dukungan terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden. Menurut Sugeng, struktur tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga prinsip single leadership yang selama ini menjadi penopang efektivitas komando dan stabilitas keamanan nasional.
Sugeng menilai wacana pemindahan Polri ke bawah kementerian bukan merupakan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di ruang publik. Ia berpendapat bahwa perubahan struktur justru berpotensi menimbulkan politisasi dan mengurangi ruang profesionalisme dalam penegakan hukum. Karena itu, IPW mendukung sikap Kapolri yang secara tegas menolak wacana tersebut. “Struktur Polri saat ini sudah ideal dan harus dipertahankan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugeng mengapresiasi pemaparan delapan poin percepatan reformasi yang disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya strategis dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan integritas personel, dan memperkuat standar pelayanan publik. Menurutnya, implementasi reformasi internal ini menjadi kunci agar Polri semakin transparan dan akuntabel.
Sugeng juga menyoroti pentingnya reformasi kultural sebagai fondasi pembenahan institusi. Ia mengatakan bahwa sejumlah persoalan yang muncul di internal Polri berkaitan dengan kultur organisasi dan perilaku personel yang belum sepenuhnya berorientasi pada profesionalisme dan penghormatan hak asasi manusia. “Perubahan kultur menjadi prasyarat agar reformasi berjalan konsisten,” katanya.
Di sisi lain, IPW mendorong Polri memperkuat sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Penguatan Propam, kerja sama dengan lembaga pengawas independen, dan pelibatan publik dinilai sebagai langkah yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Sugeng menyebut transparansi harus menjadi elemen utama dalam setiap proses reformasi.
Selain reformasi pengawasan, Sugeng melihat perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan rekrutmen anggota Polri. Ia menilai pembenahan sejak tahap seleksi hingga pendidikan dasar merupakan langkah untuk menghasilkan personel yang berintegritas serta memiliki pemahaman etika dan profesionalisme yang kuat.
Menurut Sugeng, modernisasi teknologi informasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi sistem pengaduan, pengelolaan data kriminal, dan digitalisasi layanan publik dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung efektivitas kerja dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sugeng menambahkan, kemampuan komunikasi publik Polri perlu diperkuat seiring cepatnya penyebaran informasi di ruang digital. Ia menilai respons yang cepat, terbuka, dan berbasis data akan membantu menjaga kepercayaan publik dan mengurangi potensi misinformasi.
Menutup pernyataannya, Sugeng menegaskan bahwa IPW akan terus berperan sebagai mitra kritis sekaligus pendukung reformasi Polri. Ia mengatakan bahwa mempertahankan Polri di bawah Presiden dan mempercepat reformasi internal merupakan langkah penting untuk mewujudkan institusi kepolisian yang modern, humanis, dan dipercaya masyarakat
About the Author
